Antisipasi Penyimpangan Dana Desa, Pemkab Gelar Poskumdu
Pemerintahan

Antisipasi Penyimpangan Dana Desa, Pemkab Gelar Poskumdu

Ngadirojo,(wonogiri.sorot.co)--Guna mengantisipasi adanya penyelewengan dana desa, warga Kecamatan Ngadirojo mengikuti kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Poskumdu) tahun 2018 bertempat di Kantor Desa Mlokomanis Wetan, Selasa (13/03/2018).

Subbag Bankum Setda Wonogiri, Didik Rogiyadi mengatakan, dalam perjalanan ketatanegaraan RI, desa telah berkembang dan diatur tersendiri dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa. Dengan tujuan desa dapat menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Mekanisme pengelolaan keuangan desa lebih kompleks dan jumlah anggaran yang dikelola relatif besar. Potensi ketidaksesuaian pengelolaan keuangan Desa terhadap peraturan perundang-undangan akibat beberapa faktor.

"Mengingat beberapa hal tersebut, maka kegiatan Poskumdu tahun 2018 mengambil tema Pencegahan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa," jelasnya, Selasa (13/03/2018).

Kasie Intel Kejaksaan Negeri Wonogiri, Tri Haryanto, menambahkan, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang dikucur melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

"Asas-asas pengelolaan dana Desa harus Transparan, Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes," terangnya.

Dalam pengelolaan dana desa harus mendapati beberapa unsur yang meliputi unsur parsipatif, yang dimaksudkan pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang seluas luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas, sehingga dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan, pengendalian, sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.