Lahan PT KAI di Baturetno Jadi Tanah Sengketa
Peristiwa

Lahan PT KAI di Baturetno Jadi Tanah Sengketa

Wonogiri,(wonogiri.sorot.co)--Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Setyo Sukarno, mengatakan, asset tanah PT KAI, khususnya di Kecamatan Baturetno menjadi tanah sengketa. Hal itu disampaikan dalam pers release kinerja DPRD Wonogiri di gedung sekretariat DPRD, Selasa (14/5/2018).

Tanah PT KAI di wilayah Kecamatan Baturetno merupakan tanah sengketa hingga beberapa waktu lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak jadi melakukan pengukuran,” kata Setyo.

Dasar sengketa itu karena masyarakat mengacu pada aturan tentang asset tanah PT KAI yang tidak digunakan sesuai peruntukannya selama 20 tahun lebih. Kondisi itu menyebabkan status tanah PT KAI mestinya berubah menjadi tanah negara. 

Kendati begitu, Ketua DPRD Wonogiri asal Kecamatan Baturetno itu mengatakan, lembaganya tidak memiliki power untuk memperjuangkan kepentingan warga Baturetno yang memanfaatkan tanah PT KAI.  

Kami pernah membawa masalah sengketa PT KAI dengan warga Baturetno itu ke DPR RI. Namun hingga sekarang belum ada penyikapan,” jelas Setyo.

Lebih dari itu, dia pesimis atas perjuangan rakyat Baturetno. Mengingat masyarakat dengan kasus serupa di wilayah Semarang Timur mengalami kekalahan di meja hukum. Padahal mereka telah berhasil menyertifikatkan tanah PT KAI yang mereka tempati.

Dalam kasus serupa di Semarang Timur, masyarakat akhirnya gagal meski sebelumnya berhasil menyertifikatkan tanah PT KAI menjadi hak milik. Karenanya masyarakat Baturetno perlu menggunakan pengacara untuk perjuangannya. Mengingat DPRD tidak memiliki kemampuan untuk hal itu.” Ujar Setyo.

Lebih jauh, beberapa waktu lalu pertarungan PT KAI dengan masyarakat di wilayah Kabupaten Wonogiri sempat masuk dalam dengar pendapat di DPRD. Namun berbeda dengan warga Kecamatan Baturetno. Dalam dengar pendapat di DPRD itu, warga penyewa tanah PT KAI resah lantaran PT KAI ugal-ugalan menaikkan harga sewa lahan.

Menurut Setyo Sukarno, dulu warga yang bermukim di lahan PT KAI rutin membayar biaya sewa tanah ke PT KAI. Tapi kemudian PT KAI tidak mau menerima pembayaran sewa. Lebih dari 10 tahun kemudian, tiba-tiba PT KAI menaikkan biaya sewa lahan mencapai 40 kali lipat atau 4000 persen.

Keluhan masyarakat itu sudah dibawa DPRD Wonogiri ke Ditjen Perkeretaapian. Sayangnya PT KAI hinga sekarang belum menyikapi.

Dalam silaturahminya ke Wonogiri, PT KAI Daop VI mengatakan kasus di Wonogiri belum ditindaklanjuti. Alasannya masalah di Wonogiri belum diagendakan,” tandas Setyo Sukarno